Language/Bahasa

IndonesianEnglish (United Kingdom)

Lensa Kamera

PDF Cetak Email

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

MATERI PERTANAHAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----

No

INVENTARISASI MASALAH

PROVINSI

Kegiatan Kunjungan Kerja Masa Sidang I dan Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010

1.

Pada tahun 2006, melalui Surat Menteri Kehutanan No. S.575/Menhut-II/2006, dinyatakan bahwa Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan No. 778/VIII-KP/2000 dicabut. Hasil paduserasi antara RTRWP dan TGHK Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan Gubernur dinyatakan tidak dapat dijadikan acuan lagi.

Perkembangan yang sangat signifikan ini menuntut dilakukannya penyempurnaan/revisi RTRWP Kalimantan Tengah, menyusul dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Gubernur selanjutnya menyampaikan hasil revisi atas Perda No. 8 Tahun 2003 kepada Menteri Kehutanan c.q. Kepala Badan Planologi dan Kehutanan pada tanggal 2 April 2007.

Departemen Kehutanan menindaklanjutinya dengan melakukan penelitian terpadu terhadap revisi RTRWP Kalimantan Tengah, dengan membentuk Tim Teknis dan Tim Terpadu. Namun Departemen Kehutanan melakukan uji konsistensi terhadap hasil penelitian terpadu tanpa mengikutsertakan unsur Pemerintah Daerah dalam revisi RTRWP Kalimantan Tengah, pada tanggal 20-24 April 2009.

Hasil penelitian terpadu dan hasil uji konsistensi Departemen Kehutanan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI pada tanggal 28 Mei 2009, untuk mendapatkan persetujuan. Setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi IV DPR RI dengan Gubernur, Dirjen. Planologi Departemen Kehutanan, dan Menteri Kehutanan secara terpisah, belum ada kesepakatan mengenai substansi materi antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan sampai dengan saat ini.

Kalimantan Tengah

2.

Terdapat kesenjangan perbandingan prosentase luas kawasan hutan dan non hutan di Kalimantan Tengah, antara TGHK, RTRWP revisi, serta hasil penelitian terpadu dan uji konsistensi.

Terkait prosentase hutan:non hutan, bagi Pemerintah Provinsi besaran 56:44 merupakan angka yang ideal, yang telah diproyeksikan untuk kebutuhan penataan ruang 20 tahun ke depan. Mempertimbangkan bahwa terdapat pergeseran dominasi dalam struktur ekonomi Kalimantan Tengah dari sektor kehutanan menjadi sektor perkebunan, mengingat secara faktual hutan di Kalimantan Tengah sudah sangat berkurang, maka fungsi kawasan non hutan harus diberikan ruang lebih demi peningkatan percepatan pembangunan kawasan Kalimantan Tengah. Apabila kawasan non hutan hanya dialokasikan sebesar 18%, maka tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tidak dapat berkembang. Masyarakat sangat berharap DPD RI dapat membantu mendorong agar DPR RI menyetujui RTRWP revisi yang mengajukan perbandingan kawasan hutan:non hutan sebesar 56%:44%, sehingga kondusif bagi iklim investasi di daerah.

3.

Terkait rencana tata ruang, terdapat permasalahan dimana Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU), izin usaha, dan izin prinsip, sementara belum memiliki dasar untuk pelepasan kawasan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kepemilikan lahan.

4.

Permasalahan izin pinjam pakai kawasan. Karena RTRWP belum disetujui, maka Pemerintah Provinsi hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi. Yang berwenang mengeluarkan izin adalah Departemen Kehutanan. Terkait hal ini, sektor pertambangan tidak mengalami permasalahan. Namun sektor perkebunan sangat merasakan dampaknya, karena sektor perkebunan harus melakukan pelepasan kawasan hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1982. Dalam hal ini Gubernur hanya memberikan rekomendasi pelepasan kawasan hutan, sementara izin pelepasan kawasan hutan merupakan wewenang Menteri Kehutanan. Provinsi Kalimantan Tengah sempat mengalami stagnasi selama 1 tahun dalam sektor perkebunan.

5.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 23 Juli 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tertanggal 20 April 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substantif Kehutanan, membawa konsekuensi pengesahan RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten harus dilakukan di tingkat pusat. Khususnya bagi RTRW Kabupaten, seyogyanya hanya perlu mendapatkan persetujuan di tingkat provinsi karena pada prinsipnya gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu DPD RI perlu mendorong agar persetujuan RTRW Kabupaten tidak perlu sampai ke tingkat pusat demi efisiensi.

Nusa Tenggara Barat

6.

RTRW diharapkan sebagai payung hukum untuk mengarahkan pemanfaatan lahan agar tidak keluar dari program yang ditetapkan Pemerintah Provinsi. Terkait tata ruang dan pertanahan, Provinsi NTB menghadapi permasalahan yakni banyaknya tanah terlantar yang mencakup lahan-lahan subur sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Gubernur tidak mempunyai otoritas karena konsesi tanah terlantar banyak diberikan kepada bupati/walikota. Pemerintah daerah sedang menunggu janji Pemerintah Pusat yang akan menjadikan PP yang mengatur tentang lahan terlantar sebagai salah satu program 100 hari kabinet.

7.

Hingga saat ini masih terdapat Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 151.424 HA yang pada dasarnya tidak dimanfaatkan dan direncanakan dimanfaatkan untuk komoditas non kehutanan sementara disisi lain menurut Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana, akan diberi ancaman sanksi. Terkait dengan permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan agar HPK tersebut dapat diubah menjadi APL agar dapat dimanfaatkan lebih baik.

Kalimantan Selatan

8.

Peta yang digunakan untuk menerbitkan ijin SK Menhut adalah peta dasar tematik kehutanan (PDTK), sementara dalam revisi dan kajian oleh Tim Terpadu menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Hal ini tentunya berakibat pada pergeseran peta provinsi serta batas-batas kawasan yang berakibat pula pada terjadinya pergeseran koordinat perijinan usaha yang dikeluarkan. Diperlukan ketentuan yang mengatur secara khusus terkait tata informasi spasial ini mengingat ijin-ijin yang dikeluarkan oleh Pemda selama ini menggunakan Peta Dasar Skala 1:50.000 dan apabila menggunakan Peta Skala 1:250.000 akan terjadi ketidaksingkronan lokasi berdasar koordinat.

9.

Terbitnnya SK Menhut Nomor 435/MENHUT-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan ternyata tidak menyelesaikan permasalahan HGU dan ijin lokasi perusahaan perkebunan yang berada di kawasan hutan menurut KEPMENHUTBUN Nomor 453/Kpts-II/1999. Hal ini tentunya dapat menimbulkan instabilitas perekonomian, sosial, dan keamanan.

Masih adanya perijinan usaha, permukiman penduduk lokal maupun transmigran, dan fasilitas umum lainnya yang berada di Kawasan Hutan dalam SK Menhut Nomor 435/MENHUT-II/2009 sehingga memberi dampak pada kesulitan dalam penyelesaian Perda RTRWP dan akan menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat.

10.

Dengan adanya SK 535/2009 terjadi perubahan peruntukan pada pemegang HGU, karena HGB yang saat SK 453/1999 masih berupa APL namun di SK 435/2009 masuk kawasan hutan dan ada juga pemegang IUHPK/HTI yang tadinya HP saat ini masuk di HL.

11.

Sebelum adanya Penetepan Perda, terdapat kebijakan Pemerintah Provinsi tentang tata ruang yang di tetapkan dengan Perda Provinsi Nomor 9 Tahun 2000 dan kebijakan Pemerintah Pusat tentang tata ruang yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Kpts-II/1999 tentang kawasan hutan dan perairan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Perda Nomor 29 tahun 2005 masih belum serasi dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Kalimantan Selatan.

12.

Telah ditetapkan kebijakan Pusat (Departemen Kehutanan) Keputusan Menteri Kehutanan No. 435/Kpts-II/2009 sebagai perubahan dari Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.453/Kpts-II/1999. Namun dalam keputusan tersebut tidak semua usulan Kabupaten Tanah Bumbu di akomodir di dalam revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Kaimantan Selatan. Penunjukan kawasan hutan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.435/Menhut-II/2009 hingga saat ini tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu.

13.

Beberapa permasalahan lain yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan adalah adanya pemukiman di Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Hutan seperti Desa Pulau Panjang, Temunih, Emil Baru, Batu Bulan, Sumber Arum,Hatalau Meratus Raya, Dadap Kusan Raya.

14.

Disamping itu, beberapa ijin lokasi yang telah di terbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu karena adanya penunjukan kawasan hutan berdasarkan SK.435/Menhut-II/2009 ada yang termasuk di Kawasan Hutan. Kawasan Hutan dan Lindung = 195602.91 Hektar atau 39,17% dari luasan Kabupaten Tanah Bumbu. Area Penggunaan Lain (APL) = 302971.04 Hektar atau 60.83% dari luasan Kabupaten Tanah Bumbu.

15.

Jumlah pengungsi di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Belu sebagai akibat dari tragadi Timor-Timur pada tanggal 4 September 1999 masih sebanyak 80 ribu jiwa. Pemerintah melalui Departemen Sosial telah mendirikan sejumlah rumah tinggal bagi mereka. Namun mengingat bahwa masyarakat lebih memilih tinggal di kamp-kamp pengungsian daripada di rumah tinggal yang dibangun, maka Pemerintah semestinya lebih menekankan pendekatan sosial kepada masyarakat.

NTT

16.

Proses perdamaian RI-RDTL oleh beberapa kalangan dinilai dipaksakan. Namun berdasarkan hasil jajak pendapat diketahui bahwa pemisahan harus segera dilakukan. Warga negara di kedua pihak, yang pada dasarnya merupakan sanak saudara dan handai taulan, sulit untuk dipisahkan secara tegas mengenai perbedaan status kewarganegaraan berikut konsekuensi logis bagi mereka. Kesamaan fisik, bahasa, dan budaya antara kedua warganegara sulit sekali dibedakan, terlebih keeratan sosial antara mereka yang justru akan menimbulkan permasalahan baru apabila penanganan pelanggaran dilakukan secara ?kaku?.

17.

Menimbang kondisi sosial-budaya masyarakat NTT di wilayah perbatasan dengan RDTL sebagaimana dimaksud, maka sebaiknya penanganan terhadap pelintas batas dan pengamanan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan sosial.

18.

Terkait permintaan lahan untuk Yonif 746 seluas ? 32 ha, pada tahun 2001 pihak gereja telah menyatakan sikap menolak karena permasalahan yang tengah terjadi tidak semata-mata merupakan permasalahan batas militer melainkan terdapat permasalahan batas sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Timor Tengah Utara (melalui Surat Keputusuan Nomor 6 Tahun 2008) maupun Belu sudah menyatakan tidak mempunyai lahan mengingat persyaratan yang ditentukan TNI sulit untuk dipenuhi (persyaratannya antara lain adalah di daerah datar dan dekat dengan sarana air bersih, sementara mayoritas wilayah NTT merupakan daerah perbukitan/pegunungan dan sarana air bersih merupakan kebutuhan yang langka. Kalaupun ada, lokasinya dekat dengan permukiman penduduk yang tidak ideal untuk dijadikan markas militer). Namun TNI sudah melakukan pematokan, yakni di lahan dekat permukiman penduduk seluas 30 ha (wilayah Desa Polo Kecamantan Amanuban Selatan) yang letaknya berjarak 70 km dari perbatasan. Atau dengan kata lain lahan ini tidak ideal untuk dijadikan markas militer kawasan perbatasan. Masyarakat pemilik tanah sudah melakukan protes namu terjadi praktek-praktek intimidasi. Pada pertemuan di Kefamenanu pada tanggal 7 Januari 2010 pihak gereja telah menyampaikan 7 poin kepada Korem, antara lain tidak menghendaki pembangunan dengan cara-cara intimidasi.

19.

Lahan di wilayah Desa Polo tersebut saat ini menjadi wilayah pengelolaan mangaan. Sony International Investment sebagai salah satu investor, dalam operasionalisasinya selalu dikawal oleh militer dari pusat. Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah izin eksplorasi, namun pada kenyataannya berdasarkan berita yang dilansir Pos Kupang dinyatakan bahwa di wilayah Kabupaten Belu saja mangaan yang dihasilkan sebesar 23.894 ton dan dikirim ke luar pulau. Mengingat hasil yang demikian besar perlu dipertanyakan apakah itu merupakan eksplorasi atau sudah eksploitasi. Di wilayah Kabupaten Belu terdapat 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan pemegang Kuasa Penambangan (KP), dan masih ada wilayah penambangan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selain mengenai kepastian izin penambangan, masyarakat mempertanyakan mengenai analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan, apakah sudah memenuhi kelayakan teknis maupun lingkungan.

20.

Penambangan mangaan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada prinsipnya masih dalam tahap eksplorasi, dan baru bisa dilaksanakan tahap eksploitasi jika Peraturan Pemerintah (PP) sudah keluar. Apabila PP dimaksud sudah keluar, pihak Pemerintah Daerah telah bersepakat untuk membentuk Peraturan Daerah guna menjamin payung hukum bagi penambangan mangaan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa investor harus mengutamakan tenaga kerja lokal.

21.

Provinsi NTT belum mempunyai peta wilayah tambang, yang menjadi prasyarat utama dalam pembentukan PP.

22.

Kuasa Penambangan (KP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten disertai dengan titik koordinat yang jelas. Di samping itu dalam operasionalisasinya, investor tidak saja melakukan eksplorasi sebagaimana yang diizinkan melainkan telah melakukan eksploitasi dan pengiriman ke luar pulau.

23.

Operasionalisasi KP seringkali tidak disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan kecamatan seringkali tidak mengetahui aktivitas penambangan karena tidak ada sosialisasi dan koordinasi dari Pemerintah Kabupaten.

24.

Perhatian terhadap proses sosial juga harus dilakukan dalam menangani masyarakat pelintas batas wilayah RI-RDTL. Menimbang bahwa masyarakat di wilayah perbatasan RI-RDTL pada prinsipnya merupakan satu kesatuan suku, ras, dan budaya, maka Pemerintah harus mengedepankan pendekatan sosial dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan. Bentuk-bentuk penyelesaian secara militeristik secara ?kaku? hanya akan menimbulkan permasalahan baru.

25.

Garis perbatasan RI-RDTL di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sepanjang 109 km perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah khususnya dari segi infrastruktur, yang kurang menguntungkan dari aspek pertahanan dan keamanan. Selain permasalahan infrastruktur, hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah tingkat kesejahteraan dan kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten harus mempunyai kesamaan visi dalam membangun kawasan perbatasan sebagai ?wajah depan? negara. Penanganan kawasan perbatasan selama ini masih terkesan belum terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri antar sektor.

26.

Masih terdapat 5 titik yang secara bilateral telah dibicarakan antara RI-RDTL namun belum ada kesepakatan, yakni Subina Suni (Desa Inbate), Pistana (Desa Naibaban dan Desa Sunkaen), Tubu Banat (Desa Nilulat dan Desa Tubu), Nunpol/Fautben (Desa Haumeni Ana), Oelnasi (Desa Manusasi), Desa Oepoli (perbatasan Citrana-Oecusi). Selain batas wilayah, permasalahan yang seringkali menimbulkan ketegangan antara dua pihak adalah pelintas batas binatang ternak. Masyarakat berharap agar permasalahan ini segera ditangani dengan baik.

27.

Titik-titik yang bermasalah pada prinsipnya karena belum ada kesepakatan mengenai batas. Masing-masing pihak mengklaim wilayahnya. Klaim ini berpotensi konflik setiap saat. Untuk penyelesaian masalah ini, Pemerintah perlu meninjau kembali Traktat 1904. Agar wilayah-wilayah tersebut tidak lepas ke RDTL maka hendaknya Pemerintah tidak mempergunakan Traktat 1904 sebagai landasan hukum. DPD RI diharapkan dapat menyampaikan aspirasi ini kepada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan RI.

28.

Jalan raya sepanjang Kefamenanu-Haumeniana-Napan merupakan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang pada prinsipnya sudah diaspal kendati kasar dan sempit. Di beberapa titik terdapat kerusakan yang cukup parah sehingga membahayakan untuk dilalui terutama di musim penghujan. Mengingat jalan-jalan ini merupakan jalan utama menuju pos-pos perbatasan antar negara, maka semestinya jalan-jalan tersebut berstatus jalan negara.

29.

Pemerintah RI-RDTL bersama-sama membangun fasilitas pasar di Pos Napan (pasar bersama), yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menjembatani aktivitas sosial yang cukup tinggi. Di Pos Napan, lalu lintas warga yang keluar-masuk mencapai 30-35 orang. Namun fasilitas ini belum dimanfaatkan oleh warga kedua pihak, karena masyarakat lebih menyukai jalur aktivitas sosial yang telah ada selama ini.

30.

Pada umumnya kondisi ekonomi masyarakat masih tergolong rendah, yang terlihat dari kondisi fisik permukiman masyarakat yang sangat sederhana dan masih jauh dari standar kelayakan permukiman.

31.

Potensi yang menonjol sepanjang perjalanan ke Haumeniana dan Napan adalah potensi ladang jagung. Jagung merupakan makanan pokok masyarakat NTT. Namun mengingat kondisi iklim dan geografis, masyarakat hanya dapat berladang jagung pada musim penghujan. Pada musim kemarau, ladang menjadi kering dan tidak dapat ditanami. Di beberapa tempat terlihat padi gogo rancah yang ditanam dengan sistem tumpang sari bersama tanaman jagung. Masyarakat bertani dengan sistem tadah hujan, yakni mengandalkan air hujan.

32.

Banyak lahan yang terkesan tidak bertuan, yang potensial untuk difungsikan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

33.

Air merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat NTT. Namun fasilitas sarana air bersih hampir tidak ada, bahkan di pos perbatasan. Seyogyanya perlu dibangun fasilitas sarana air bersih, setidaknya di pos perbatasan. Pembangunan ini sekaligus untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat TNI (hubungan masyarakat ? TNI di NTT kurang harmonis). Fasilitas pos perbatasan sangat minim dan kurang memadai, khususnya untuk penyediaan barak, alat komunikasi, alat transportasi, dan sistem navigasi.

34.

Pengamanan kawasan perbatasan, selama 5 (lima) tahun terakhir dilakukan khusus oleh pasukan organik Kodam oleh 1 (satu) batalyon. Batalyon 744 digantikan Batalyon 742, dan akan digantikan oleh Batalyon 743, selama 1 (satu) tahun untuk masing-masing batalyon.

35.

Pergantian pasukan dalam satu batalyon dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Hal ini dipandang kurang memperhatikan sisi humanisme pasukan yang mempunyai kebutuhan biologis sebagaimana manusia biasa. Sebagai perbadingan, tentara RDTL melakukan pergantian pasukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Kurang diperhatikannya faktor humanisme ini dicurigai sebagai penyebab terjadinya pelecehan dan kejahatan seksual yang menimpa perempuan-perempuan di kawasan perbatasan. Kasus-kasus yang terjadi seringkali tidak tersentuh oleh hukum karena posisi superior aparat keamanan terhadap masyarakat.

36.

Gaji dan insentif yang diterima oleh pasukan di pos-pos perbatasan kurang memadai. Seorang sersan menerima gaji sebesar Rp 675 ribu per bulan dan mendapatkan tunjangan uang makan sebesar Rp 21.700,- serta uang saku sebesar Rp 10.000,-. Dibanding dengan pendapatan seorang agent (setara sersan) Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) yang menerima gaji sebesar $US 200-275, tunjangan makan $US 130-180 dan tunjangan lain yang diterima, maka pendapatan sersan adalah 1/3 dari pendapatan agent. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pasukan TNI, khususnya yang bertugas di pos-pos perbatasan antar negara. Mengingat beratnya tanggung jawab yang dipikul, kedala geografis yang relatif terisolir, serta biaya hidup yang lebih tinggi, maka sudah sewajarnya apabila pasukan TNI di kawasan perbatasan mendapatkan insentif lebih.

37.

Perhatian Pemerintah mengenai masalah perbatasan hendaknya tidak saja menekankan pada batas darat melainkan juga batas perairan.

38.

Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU), gedung DPRD dan Bappeda di Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989. Khususnya RSU, bangunan ini didirikan di atas kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kasus ini sudah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2008.

Aspirasi Masyarakat Hasil Kegiatan Anggota DPD RI tanggal 11 Desember 2009-3 Januari 2010

39.

Pemerintah daerah gagal memelihara Lahan basah dan terjadinya abrasi pantai.

Riau

40.

Masalah status kawasan hutan, ada hutan yang dikelola oleh masyarakat dan masyarakat belum mendapat status yang jelas.

Jambi

41.

Sejumlah desa yang berdiri sejak tahun 1975 di areal kawasan R.38 Lampung sampai dengan saat ini telah menjadi seperti wajah desa permukiman yang sangat ramai. Lokasi desa-desa tersebut di Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat memohon agar Pemerintah (Departemen Kehutanan) bisa melepaskan desa-desa tersebut dari kawasan hutan, karena selama ini rakyat menjadi warga negara kelas II.

Lampung

42.

Selain itu, di Provinsi Lampung, juga terdapat permasalahan Kehutanan. Luas kawasan hutan di Lampung berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 adalah 1004.735 hektar atau 30,43% dari luas daratan Provinsi Lampung. Kerusakan kawasan hutan di Lampung mencapai 65, 47 % dengan rincian kawasan hutan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam Laut dan Tahura Wan Abdul Rahman) dari 462.030 hektar yang rusak 208.400 hektar. Kerusakan di dalam kawasan Hutan Lindung dari 317.615 hektar yang rusak mencapai 260.100 hektar dan kerusakan dikawasan hutan produksi dari 225.090 hekyat yang rusak mencapai 189.300 hektar. Kerusakan-kerusakan yang terjadi antara lain disebabkan : karena pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan persediaan lahan usaha dan ketersediaan lapangan kerja, akibat perambahan dan penggunaan kawasanhutan untuk budidaya tanaman semudim tanpa memperhatikan aspek konservasi. Penyebab lainnya karena kebakaran hutan.

43.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat untuk meningkatkan minat menanam di lahan yang tersedia: Batas kebun, pekarangan dan lahan tidak produktif. Memberikan insentif kepada masyarakat berupa bantuan bibit (baik dari APBN/APBD maupun kontirbusi industri perkayuan sebanyak 6.613.705 batang dari tahun 2007?2009.

44.

Tata Ruang dan Wilayah masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia sangat mendesak untuk dilaksanakan agar masalah perbatasan dan masalah pemanfaatan lahan dapat diminimalisir. Implementasi Undang-Undang terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah melalui Peraturan Pemerintah diharapkan sudah terealisasi pada tahun 2010. Daerah dalam hal penetapan tata ruang dan wilayah masih mengalami kendala dan masalah sehingga format atau grand design tata ruang dan wilayah belum dapat disusun. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian hukum dan kejelasan aturan-aturan yang bisa membimbing secara jelas proses pemetaan tata ruang dan wilayah. Faktor geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga seperti Malaysia, Singapora, Vietnam dan Thailand menjadi kendala berikutnya dalam menentukan grand design tersebut. Disamping itu Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari lebih 96% lautan serta begitu banyaknya pulau-pulau kecil, ditambah lagi dengan kawasan larangan seperti hutan lindung dan lain sebagainya menambah kendala dalam penentuan Tata Ruang dan Wilayah.

Kepulauan Riau

Untuk itu adanya pertimbangan dan pengaturan yang jelas agar dapat dipedomani baik berupa Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah mendesak untuk segera diterbitkan. Peraturan tersebut hendaklah juga mempertimbangkan fakta bahwa ada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam zona Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Akibat permasalahan dalam menentukan Tata Ruang dan Tata Wilayah tersebut tidak jarang pemerintah daerah menghadapi kendala dalam melaksanakan pembangunan di daerah karena ?tersandung? belum adanya payung hukum.

Untuk itu DPD RI diminta mendorong Pemerintah Pusat menampung masukan ini dan menindak lanjutinya. Hal ini penting mengingat bahwa penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah ini sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pengembangan daerah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

45.

Terkait dengan RTRW Provinsi DKI Jakarta, pihak KODAM Jaya menginginkan dialokasikannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, karena seringkali suatu lokasi yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk fungsi pertahanan dan keamanan negara, tetapi kemudian tiba-tiba terjadi perubahan sehingga menyulitkan pihak KODAM Jaya.

DKI Jakarta

46.

Regulasi khususnya UU tentang Tata Ruang hingga saat ini masih dalam tahap rekomendasi. Mohon untuk dikawal.

DIY

47.

Dalam melaksanakan kegiatan di daerah terdapat beberapa permasalahan dan aspirasi yang disampaikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat umum. Dari sekian banyak aspirasi dan permasalahan tersebut, beberapa persoalan pokok yang kami anggap layak untuk disampaikan, antara lain:

a. Kabupaten Malang adalah daerah potensi pertanian, memiliki Agro Politan dan Mina Politan. Agro Politan Ponco Kusumo, statusnya sudah Nasional sudah mendapat izin dari Menteri Pertanian dan Menteri P.U., begitu juga Mina Politan sudah mendapat izin dari Menteri Kelautan dan Menteri Perikanan, mohon dibantu.

b. Hutan lindung di Kab. Malang ada 30% adalah milik pemerintah pusat, karena itu agar pemerintah pusat mampu memelihara hutan ini sehingga berdampak positif terhadap lingkungan hidup.

c. Sektor pertanian sebagai kunci kehidupan, tetapi di sisi lain kendalanya adalah luas pemilikan tanah petani hanya 0,25 ha, sehingga tidak dapat menjadikan masyarakat sejahtera. Untuk meningkatkan pendapatan petani mohon DPD-RI dapat mendorong implementasi program coorporate-farming/satu hamparan satu management, petani yang bekerja dibayar. Agar tidak hanya sekedar menjadi wacana, maka tahun 2010 Kabupaten Jombang akan melaksanakan pilot-project model coorporate-farming, untuk hamparan tanah seluas 50 ha.

Jawa Timur

48.

Belum ada persetujuan draft Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat & Sumba Timur dari pemerintah pusat, mohon dipercepat prosesnya.

NTT

49.

Kendala mengenai sertifikasi tanah masih sering terjadi salah satunya karena konflik kepentingan antara BPN dengan Dept. ESDM.

a. 57% wilayah Kab. Sintang adalah hutan tetapi 40% diantaranya tidak produktif sehingga pemanfaatannya tidak optimal.

b. Masih cukup sering terjadi konflik antara Pemda dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan hutan.

Kalimantan Barat

50.

- Aturan mengenai pengelolaan hutan dan hasilnya masih kurang jelas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara Pemerintah, Pemda dan pengusaha.

- Pemukiman di wilayah DAS belum ditata dengan baik.

- Masih banyak penambangan secara ilegal oleh masyarakat.

- Perlu pengaturan yang jelas tentang kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak pengalihan peruntukan hutan yang dijadikan hutan lindung.

- Banyak desa di wilayah perbatasan negara secara faktual berada di hutan lindung. Kawasan hutan yang memerlukan proses alih fungsi oleh Departemen Kehutanan dengan persetujuan DPR perlu dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik horisontal dan vertikal serta permasalahan sosial lainnya.

51.

- Sampai saat ini, undang- undang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah belum selesai. Hal ini menghambat masuknya investasi di bidang pertambangan dan perkebunan. Sekarang yang diberlakukan oleh Departemen Kehutanan adalah TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) yang menunjukkan bahwa hanya 18% wilayah Kalimantan Tengah yang merupakan kawasan non hutan.

- Pemda Barito Selatan mengusulkan untuk menyetujui usulan Pemerintah Pusat untuk mempertahankan luasan hutan, tetapi harus ada KOMPENSASI.

- Masalah penyelesaian RTRWP ini juga diangkat oleh salah seorang anggota DPRD Bartim dan juga elemen masyarakat. Hal ini menunjukkan mendesaknya penyelesaian masalah RTRWP ini.

- Permasalahan dana bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan. Investasi terkendala karena belum tuntasnya RTRWP padahal masyarakat, pemerintah daerah dan swasta untuk melakukan investasi dengan perusahaan besar atau dengan masyarakat. Kesulitan mencari kayu untuk membangun rumah sendiri maupun tempat fasilitas umum. Pembangunan ekonomi kerakyatan belum dapat dirasakan masyaakat karena yang banyak dilaksanakan adalah proyek pembangunan fisik sedangkan pemberdayaan masyarakat belum dirasakan hingga terjadi ketimpangan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Seperti banyak dana yang mengalir dari APBD, baik dari Dinas Pu dan Imigrasi untuk proyek PLG sedangkan hasilnya belum ada untuk masyarakat.

- Akibat belum tuntasnya RTRWP maka tidak bisa menerbitkan HGU untuk investor dan akibat lain lahan transmigrasi juga di jual kepada investor untuk lahan sawit oleh piha-pihak tertentu.

- Dana Jamkesnas juga belum diraskan oleh warga karena masyarakat yang menggunakan Jamkesnas hanya mendapat ruang inap dan dua infuse selebihnya harus menebus sendiri.

- Untuk permaslahan otonomi daerah masih diraskan belum sepenuhnya karena kekuasan dan kewenangan pemerintah daerah masih dibatasi oleh pemerintah pusat.Hal lain yang menurut masyarakat menjadi kendala RTRWP tidak selesai karena batas wilayah baik provinsi, kabupaten dan desa banyak belum selesai. Padahal pembentukan daerah harus memiliki batas wilayah yang jelas karena ini bersifat statis, masyarakat meminta pemerintah provinsi segera menyelesaikan ini. Menurut masyarakat bila batas wilayah jelas maka tata ruang akan mudah karena bersifat dinamis setelah itu masyarakat bias tahu mana lahan yang mempunyai potensial untuk dikelola sesuai SDA yang ada. Masyarakat juga menanyakan kasus korupsi dana fiktif yang terjadi di DPR dan pelakasanaan DAK DR yang belum jelas kepastian hukumnya padahal undah ada bukti yang menjerat.

Kalimantan Tengah

52.

Beberapa pembangunan di kaltim masih bermasalah dan terkendala oleh karena tata ruang wilayah Propinsi Kaltim belum disahkan oleh Pemerintah Pusat.

53.

DPD RI mengajukan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Utara soal operasional pengelolaan tambang emas di Kabupaten Minahasa Utara oleh PT. MSM. Untuk hal tersebut, DPD RI mendorong perlunya pengaturan tentang Tata Ruang dalam rangka pengelolaan pembangunan di Sulawesi Utara. Dari konsep Tata Ruang Sulawesi Utara, lokasi tambang yang sekarang dikelola oleh PT. MSM sebenarnya dialokasikan untuk wilayah konservasi lingkungan dan pariwisata. Karena itu, pengelolaan tambang tersebut bisa mengancam kelestarian alam, dan berpotensi merusak lingkungan sekitar. Disamping itu pula, untuk soal Tambang Emas oleh PT. MSM ini, selain dana untuk Community Development, tapi juga kontrak karya harus dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah. Karena itu, DPD RI mendorong untuk dilakukan revisi kontrak karya tambang emas yang dikelola oleh PT. MSM, yang hanya memberikan kontribusi sebesar 1 % kepada daerah.

Sulawesi Utara

54.

- Perlu revisi tata ruang wilayah secara sempurna menuju terwujudnya kawasan industri pertambangan nasional.

- Menata kembali tata ruang ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang lebih visioner

- Mendesak anggota DPD RI untuk segera mengusulkan perubahan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi atau area penggunaan lainnya

- 70% kawasan hutan di Kab. Kolut adalah kawasan hutan lindung, sedangkan hutan produksi dan kawasan hutan lainnya sisa 30%. Sementara masyarakat Kab. Kolut mayoritas masyarakatnya adalah petani

- Dalam aturan perundang-undangan mestinya kawasan hutan lindung hanya 30% sedangkan hutan produksi dan hutan lainnya 70%, jadi keadaan kawasan hutan di Kab. Kolut berbanding terbalik

- Melalui DPD RI agar disampaikan ke Menteri ESDM agar UU No.04/2009 segera dikeluarkan peraraturan pelaksanaannya guna mempermudah penertiban perizinan di sektor pertambangan

- Mengharapkan DPD RI agar mendesak Menteri Kehutanan untuk melakukan revisi kawasan hutan di daerah Kec. Laonti menjadi kawasan produksi atau APL agar tidak menjadi daerah terisolir

Sulawesi Tenggara

55.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), tetapi juga kabupaten/kota, di Provinsi Kepulauan agar dibedakan dari provinsi yang berkarakter kontinental, dengan melibatkan tidak hanya Departemen Pekerjaan Umum, dan Kehutanan, tetapi juga Departemen Kelautan dan Perikanan mengingat ?laut? di Provinsi Kepulauan tidak lagi menjadi hambatan, tetapi ruang dan peluang hidup bagi masyarakat di pulau-pulau. Sebagai contoh, wilayah Maluku 7 % di antaranya adalah daratan, sementara 93 % sisanya adalah lautan.

Maluku

56.

Mendesak diselesaikannya konflik-konflik agraria yang ada di Provinsi Riau, yaitu konflik antar masyarakat, perusahaan besar dan Pemerintah daerah: seperti mengenai Tanah Ulayat, serta permasalahan Sertifikasi tanah bagi para transmigran yang belum diterbitkan setelah menetap 25 tahun.

Riau

57.

Pengangkatan kepala BPN Daerah oleh BPN Pusat tanpa persetujuan dan koordinasi dengan Kepala Daerah.

Sumatera Selatan

58.

Potensi sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan : 1) ganti rugi antara pihak perusahaan dengan masyarakat tidak transparan, 2) bukti kepemilikan lahan milik masyarakat tidak jelas, 3) adanya lahan masyarakat yang seharusnya masuk areal ganti rugi oleh perusahaan tetapi masyarakat tidak mengikuti (inclape) dan 4) adanya tumpang tindih kepemilikan lahan baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat, maupun antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan.

59.

Masalah sertifikat transmigrasi di kecamatan Mersam ada 4 unit transmigrasi, 1 unit transmigrasi 25% sertifikatnya sudah keluar sedangkan 3 unit belum keluar sertifikatnya

Jambi

60.

Kepemilikan lahan yang saling tumpang tindih ( pemilikan lahan overlapping )

61.

- Pelayanan permohonan sertifikat dipandang lama (berbelit-belit) dan mahal sehingga menyulitkan dan tidak mampu dipenuhi oleh petani/nelayan (miskin).

- Keterbatasan tenaga dan eselonisasi jabatan Kepala BPN dapat mengurangi kinerja BPN.

- Lahan tidur yang dikuasai orang-orang kaya dan pejabat di ibukota/kota besar.

- Ijin HGU kepada PT. Tugu Vanila Jaya dan PT. Asia Tunggal Inti di kawasan peternakan Doro Ncanga (Dompu) tidak pernah dikelola secara intensif dan bahkan terlihat tanda-tanda akan dialihkan untuk perkebunan (dipagar) sehingga membatasi ruang gerak pelepasan ternak rakyat yang justru diresmikan Presiden SBY pada tahun 2006.

- Terkait permasalahan di atas, diusulkan untuk menjadi perhatian dan penyelesaian oleh BPN.

NTB

62.

Adanya aspirasi masyarakat untuk penuntasan Perda tentang RTRW yang menghadapi kendala karena persetujuan Dept. PU. Diharapkan kepada Menteri PU untuk melakukan koordinasi dengan Pemda.

-----

 


Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 template uk web hosting Valid XHTML and CSS.