Menteri Perumahan Rakyat

Hadiri Sidang Paripurna DPD RI

Ada yang terasa lain dalam Sidang Paripurna ke 7 DPD RI hari ini (16/12). Dalam sidang paripurna tersebut DPD RI mengundang Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Sudarto untuk hadir dan memberikan sambutannya. Keduanya bukanlah orang baru bari DPD RI. Djan Farid adalah Anggota DPD RI dari Daerah pemilihan DKI Jakarta sedang Drs. Sudarto adalah anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah.

“Salah satu alasan kenapa bapak presiden memilih saya sebagai menteri perumahan rakyat adalah surat rekomendasi dari pak Ketua DPD RI Irman Gusman. Maunya saya jadi gubernur DKI tapi karena doa dukungan dari 33 provinsi dikasi hadiah dari Allah SWT jadi menteri,” kata Menteri Djan Farid saat memberikan sambutannya yang disambut dengan gelak tawa peserta yang hadir. Dalam sambutannya Djan memaparkan program-program kementeriannya terkait perubahan rakyat. Menurut Djan kementeriannya punya program bedah rumah dan memperbaiki rumah yang kumuh untuk seluruh Indonesia. Karena itu, ia berharap agar program-program kementeriannya dapat juga bersinergi dengan anggota DPD dari provinsi masing-masing. “ Saya berharap setiap kali kunjungan kerja ke provinsi, saya datang bersama anggota DPD dari provinsi bersangkutan. Tapi tahun ini saya dapat tugas berat dari presiden untuk membereskan perumahan di bantaran Kali Ciliwung,” paparnya.

Sementara itu Drs. Sudarto juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh anggota DPD dari seluruh Indonesia terkait pencalonan dirinya selaku Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. “Saya tidak bisa seperti pak Menteri yang punya program untuk seluruh Indonesia. Tapi saya berharap seluruh tugas dan program pemerintah Sulawesi Tengah juga akan didukung oleh DPD seluruh Indonesia,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut Irman Gusman juga menyatakan kegembiraan dan kebanggaannya terhadap 2 orang mantan anggota DPD tersebut. “Pertama kali dalam sejarah ada anggota DPD yang terpilih jadi Menteri dan wakil gubernur. Artinya DPD sudah mulai dihitung dari kontelassi peta politik Indonesia” papar Irman.

Proses Legislasi