DPD RI DUKUNG LANGKAH DPRD PROVINSI KALBAR

JAKARTA(15/5/2012),

Ada pemandangan tidak biasa di lingkup komplek parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puluhan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Komisi B dan Komisi C bersama dengan anggota DPD RI dan DPR RI mengadakan Rapat Koordinasi untuk mendorong percepatan pembangunan Kalimantan Barat.

Rapat yang diselenggarakan di ruang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini berlangsung hangat dan akrab. Meski demikian tidak mengurangi perdebatan dan substansi persoalan pembangunan Kalimantan Barat diantara para wakil Kalimantan Barat di daerah dan di Senayan. Selain di hadiri oleh para wakil rakyat ini, rapat tersebut juga dihadiri oleh Dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan umu, Bappeda dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat serta PT. Angkasa Pura dan PTPN 13 Pontianak.

Dalam rapat koordinasi ini, Ir. Sy. Izhar Assyuri, anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalbar menyampaikan Program Strategis dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Kalimantan Barat. Menurut Izhar terdapat 4 Program yang dianggap penting yakni Program Strategis Kalimantan Barat meliputi BUMN Pangan Wahana Percepatan Program Food-Estate, Sentra Karet Nasional dengan alokasi 1,2 juta Hektar lahan karet serta Kerjasama Daerah Wahana Percepatan Ekonomi-tumbuh.. “Kami berharap pertemuan ini ada komitmen dari DPR RI dan DPD RI untuk dapat membantu dan memfasilitasi kami bertemu dengan kementerian terkait untuk memastikan program-program ini akaj difasilitasi pemerintah pusat,” jelas politikus dari Partai Amanat Nasional ini.

Selain itu anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PDI Perjuangan M. Jimmy juga menyampaikan persoalan pembangunan bandara Supadio Pontianak dan pelabuhan nasional yang membutuhkan dana banyak tapi belum terealisasi.

H. Usman Ja’far, anggota DPR RI dari Fraksi PPP mengungkapkan bahwa Pelabuhan Dwikora yang saat ini merupakan satu-satunya pintu masuk jalur laut paling dominan di Kalimantan Barat sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh lagi. “Pembangunan lokasi pelabuhan bertaraf internasional yang sesuai dengan Masterplan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan dan RTRNas berlokasi di Desa Sungai Kunyit Laut, namun Pelabuhan Sungai Kunyit ini belum tuntas regulasinya sebagai pelabuhan internasional sehingga diperlukan kerjasama yang serius dari pemerintah dan komitmen PT. Pelabuhan Indonesia II terkait sharing pembiayaan pengembangan pelabuhan,” jelas mantan Gubernur Kalimantan Barat ini.

Hadir pula dalam Rapat Koordiasni ini Kepala Divisi Operasi PT. Angkasa Pura cabang Bandara Supadio Pontianak, Syarif Usmulyani yang menjelaskan kondisi Runaway belum memadai untuk didarati oleh pesawat dengan tipe dan kelas B737-900ER atau B737-800 NG. “Kita perlu landasan pacu sekaligus pendaratan yang lebih panjang dan lebih kuat. Saat ini kita sedang membangun terminal dan apron. Diharapkan pada tahun 2020 nanti Bandara Supadio akan dapat menampung 5 juta penumpang per tahunnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat, Jakius Sinyor, memaparkan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur darat, untuk Jalan Poros Selatan hanya tinggal pembangunan Jembatan Tayan, untuk Jalan Poros Tengah pada tahun ini akan dibuka Jalan dari Anjungan menuju Nanga Pinoh dengan prioritas Tayan-Sosok dan Sosok-Sanggau, sedangkan untuk Jalan Poros Utara sudah keluar dananya dan tidak membuat jalan baru namun pelebaran jalan lama.

DUKUNGAN DPD RI

Senator mudadari Kalimantan Barat, Erma Suryani Ranik menyatakan apresiasinya terhadap pertemuan bersama ini. Erma menyatakan mendukung penuh pembanguna infrastruktur yang dilakukan di Kalimantan Barat. “Saya mengapresiasi langkah pemerintah provinsi terkait jalan paralel. Dan kita berharap pelabuhan Sungai Kunyit dan perluasan runway Bandara Supadio Pontianak sudah dapat direalisasikan pada anggaran 2013,” jelas erma.

Mengenai Program Food-Estate, Erma mengkritisi hal ini, “Saya khawatir dengan tidak tersedianya lahan untuk Food-Estate karena dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah kita tidak menyebutkan adanya lahan yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program ini.” Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa Food-Estate itu dirancang untuk daerah Papua. “Akan agak sulit bagi Kalbar untuk memasukkan Food-Estate karena sudah terlalu banyak diperuntukkan bagi Kelapa Sawit,” jelas anggota Komite 4 Senat (DPD ) RI ini.

Lebih lanjut erma menyatakan target pemerintah provinsi untuk pengembangan wilayah lahan karet hingga 1,2 juta Hektar adalah langkah positip. Sejauh ini sudah ada 580 ribu hektar, dimana 90% diantaranya merupakan tanaman karet rakyat. DPRD Provinsi Kalbar mengharapkan adanya percepatan di sector ini dan mengusulkan agar Kementrian BUMN menunjuk salah satu PTPN yang khusus melakukan pengembangan dan spesialisasi perkebunan karet. Menanggapi hal ini, Erma S. Ranik sangat mendukung ide Kalbar menjadi Sentra Karet Nasional. “Harapan saya agar prioritas bibit diberikan untuk peremajaan karet milik petani, agar bisa lebih menguntungkan rakyat, bukan untuk perusahaan,” tegasnya sambil menutup perbincangan. ***